Gereja Katolik membantu para pengungsi
akibat konflik bersenjata
10/04/2013
Gereja Katolik
Myanmar kemarin mulai menyalurkan makanan kepada warga desa yang mengungsi
akibat konflik di antara pasukan pemerintah dan para pemberontak Shan State Army Utara (SSA-N).
Sekitar 1.000
orang telah meninggalkan desa mereka dekat Tangyan di barat laut Myanmar,
demikian lapor kelompok hak asasi lokal.
“Asosiasi
kesejahteraan sosial lokal dan partai politik membantu makanan, barang-barang
non-pangan dan obat-obatan kepada para pengungsi, tapi kami masih membutuhkan
bantuan untuk jangka panjang,” kata Sai Hkam Leik, anggota komite bantuan di
Tangyan.
“Sejauh ini,
warga yang mengungsi tidak berani kembali ke desa mereka, karena mereka takut
terjadi lagi konflik di antara pasukan pemerintah dan pemberontak Shan,” kata
Sai HKM Leik.
Keuskupan Lashio
telah menyumbangkan 2 juta kyat (US $ 2.300) dan satu juta Kyat dari Karuna
Nasional, demikian Nyo Min Than, seorang koordinator Lashio Karuna.
“Kami akan mengambil
beras, minyak dan garam, dan sekaligus melakukan penilaian secara rinci
terhadap pengungsi di sana,” kata Nyo Min Than kemarin.
Belum ada bantuan
lain telah mencapai daerah itu, meskipun World Food Programme (WFP) telah melakukan penilaian,
kata Nyo Min Than.
Lebih dari 700
orang dari suku Shan, suku Lahu dan suku Palaung telah menemukan tempat
berlindung sementara di sebuah biara Buddha dan di rumah-rumah warga, dan 300
lain bersembunyi di hutan terdekat, demikian Yayasan Hak Asasi Manusia
Shan.
“Kekejaman
tentara Burma dalam operasi militer baru melawan SSA-N telah mengakibatkan
lebih dari 1.000 warga desa dari 16 desa di Tangyan melarikan diri dari
rumah-rumah mereka selama dua minggu terakhir,” lapor kelompok itu pada 5 April
.
Sejak Februari,
ribuan tentara Myanmar telah dikerahkan untuk menekan SSA-N untuk menarik diri
dari wilayah sepanjang Sungai Salween, dekat Tangyan.
Yayasan ini
mengklaim telah terjadi bentrokan bersenjata dan tentara Myanmar telah
meletakkan ranjau darat dan melakukan pelanggaran hak asasi manusia terhadap
warga sipil setempat.
SSA-N telah
menandatangani perjanjian gencatan senjata dengan pemerintah pada Januari 2012,
yang dilaporkan sedang dilanggar oleh operasi militer saat ini.
No comments:
Post a Comment