Aktivis Katolik yang dipenjara mendapat penghargaan

31/03/2017

Blogger Nguyen Ngoc Nhu Quynh dan kedua anaknya. Quynh memenangkan International Woman of Courage Award pada 29 Maret. (Foto: Tinmungchonguoingheo)

Seorang aktivis sekaligus blogger Katolik di Vietnam yang dipenjara dianugerahi oleh pemerintah AS karena gigih memperjuangkan hak-hak rakyat dan kebebasan.

Pada tanggal 29 Maret, Nguyen Ngoc Nhu Quynh, seorang blogger yang dikenal sebagai Me Nam atau Ibu  Mushroom, berada di antara 13 wanita yang menerima International Women of Courage Award oleh Departemen Luar Negeri AS yang menghormati “orang-orang yang telah menunjukkan keberanian yang luar biasa, kekuatan dan kepemimpinan dalam bertindak untuk memajukan kehidupan orang lain di seluruh dunia.”

Quynh, seorang ibu dua anak, adalah satu-satunya pemenang diberikan in absentia karena ia telah ditahan tanpa komunikasi sejak Oktober 2016 karena menerbitkan tulisan-tulisan anti-pemerintah dan berjuang untuk tahanan hati nurani.

Pastor dari ordo Redemtoris Anthony Le Ngoc Thanh mengatakan Quynh layak mendapat pengharagaan karena  “upayanya  untuk memperjuangkan kebebasan berbicara, melindungi aktivis dan menghentikan kasus kematian dalam tahanan polisi.”

Pastor Thanh, yang mendukung nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia, mengutuk pemerintah komunis Vietnam karena dengan tidak adil menganiaya dan memenjarakan Quynh dan aktivis perempuan lainnya.

Pham Thanh Nghien, anggota Jaringan Vietnam Blogger yang didirikan oleh Quynh, mengatakan penghargaan diakui karena upayanya yang tak kenal lelah selama dekade terakhir.

Dalam posting Facebook-nya, Duta Besar AS untuk Vietnam Ted Osius memuji Quynh atas keberaniannya untuk “mengangkat isu-isu masyarakat sipil, menginspirasi perubahan damai, menyerukan transparansi pemerintah yang lebih besar dan akses ke hak asasi manusia dan menjadi corong untuk menyuarakan kebebasan berekspresi.”

Setidaknya ada 84 tahanan karena menyuarakan hati nurani rakyat di Vietnam, termasuk blogger, aktivis, minoritas etnis dan agama dan pembela hak asasi manusia dan keadilan sosial. Mereka dihukum setelah pengadilan yang tidak adil atau sedang ditahan sebelum disidangkan, demikian laporan Amnesty International Juli 2016.

Baca juga: Catholic activist jailed in Vietnam

Sumber: Ucanews

Imam di Papua geram ketika pemerintah bantah sawit merusak lingkungan

31/03/2017

Foto ini diambil di Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, menunjukkan sebuah perusahaan sawit dalam konsesi perusahaan Karya Makmur Abadi yang dianggap aktivis lingkungan hidup telah menyebabkan kerusakan hutan tropis Indonesia. (Bay Ismoyo/AFP)

Pemerintah Indonesia menyangkal tuduhan Eropa bahwa perluasan perkebunan sawit telah merusak lingkungan dan menyebabkan konflik sosial. Penyangkalan tersebut membuat Pastor Anselmus Amo dari Keuskupan Merauke, Papua, bereaksi keras.

Baru-baru ini Komite Lingkungan Parlemen Eropa mengungkapkan bahwa industry sawit menjadi ancaman serius bagi lingkungan hidup di beberapa negara termasuk Indonesia dan Malaysia.

Dubes Indonesia untuk Belgia Luxembourg dan Uni Eropa, Yuri O. Thamrin pada 25 Maret mengatakan bahwa tersebut merupakan sebuah kekeliruan karena perkebunan sawit bukan penyebab utama kerusakan lingkungan.

Sedangkan Yanto Santosa -seorang pakar kehutana dan dosen di Institut Pertanian Bogor, juga setuju bahwa perkebunan sawit bukan merupakan penyebab utama kerusakan lingkungan. “Voting yang dilakukan Parlemen Eropa bahwa sawit telah merusak hutan tidak benar,” katanya.

“Banyak kebun sawit di Indonesia bukan hasil konversi hutan tapi lahan warga dan belukar,” kata Yanto seperti dilansir  Berita Satu.

Indonesia merupakan negara produksi minyak sawit terbesar dunia, mencapai 31,10 juta ton per tahun dan direncanakan untuk meningkatkan produksi minyak sawit mentah (CPO) menjadi 33 million ton.

Pastor Anselmus Amo, Ketua Komisi JPIC Keuskupan Agung Merauke mengatakan bahwa perkebunan sawit telah merusak lingkungan, merusak hutan dan menyebabkan konflik.

“Kehadiran perusahaan sawit telah menyebabkan konflik antara warga setempat dengan perusahaan, antara sesawa warga, dan antara pekerja dengan perusahaan,” kata Pastor Amo kepada ucanews.com.

“Perkebunan sawit juga telah menurunkan pendapatan warga suku yang tergantung pada hutan dan tanah mereka,” kata imam itu.

Sejak tahun 2008, Gereja Katolik secara khusu di Keuskupan Agung Merauke, melakukan advokasi bagi orang-orang yang terkena dampaknya untuk menghindari kekerasan dan juga berdialog dengan pemerintah setempat untuk mengurangi dampak buruk ekspansi perkebunan sawit.

“Gereja juga meminta kepada pihak perusahaan untuk berlaku adil dan tidak menyebabkan warga marah, serta memperhatikan lingkungan,” kata Pastor Amo.

Dalam sebuah pernyataan Inda Fatinaware, direktur eksekutif Sawit Watch, mengatakan bahwa kekerasan seringkali terjadi berkaitan dengan perkebunan sawit.

Misalnya konflik terjadi ketika perusahaan sawit masuk hutan dan mulai menyingkirkan warga Suku Anak Dalam di Jambi dan komunitas lain di Kota Waringin, Kalimantan.

“Pencaplokan tanah, perusakan hutan, intimidasi, serta kriminalisasi terhadap warga lokal sangat sering terjadi dalam sektor ini,” kata Inda.

Albert Willy, seorang petani suku Dayak di Kalimantan Tengah mengatakan bahwa sejak perkebunan hadir di tempatnya, kehidupan warga berubah total.

“Hutan lindung di daerah kami sudah punah karena semuanya sudah dikonversi menjadi kebun sawit,” kata Albert.

“Kami tidak pernah diajak berdikusi dan beberapa perusahaan bahkan tidak memiliki ijin,” katanya.

Sumber: Ucanews

Baca juga: Indonesia’s deforestation denial irks church official

Gereja di NTT dapat nilai merah untuk keterlibatan sosial

27/03/2017

Gereja di Nusa Tenggara Timur dinilai kurang berkontribusi terhadap perubahan di propinsi dengan jumlah umat Kristiani melebihi separuh dari populasi warga propinsi itu.

Masih banyak orang NTT yang hidup di bawah garis kemiskinan, dan dari sisi pembangunan propinsi ini hampir berada di bagian paling bawah.

Sejumlah tokoh dan aktivis dari NTT menilai salah satu faktor yang menyebabkan kondisi rakyat propinsi seperti itu adalah kurangnya peran gereja.

Menurut Boni Hargens gereja belum melakukan tugasnya dengan baik. “Situasi ini menunjukkan kegagalan gereja untuk mewujudkan kerajaan Allah,” kata Boni.

Gereja seharus terpanggil untuk melawan praktek-praktek busuk dan berusaha menciptakan perubahan yang lebih baik, kata Boni

Menurut Petrus Selestinus, penegakan hukum menjadi masalah terbesar di NTT. “Propinsi ini terkenal karena korupsi dan sedikit sekali pejabat yang dipenjara,” kata Selestinus.

Pastor Peter C. Aman, OFM, direktur JPIC OFM, mengatakan gereja perlu melakukan sesuatu yang lebih besar lagi untuk menciptakan perubahan.

“Gereja terlalu sibuk untuk urusan liturgi,” kata Pastort Peter, dan banyak pemimpin gereja yang sibuk memikirkan surga tapi lupa untuk mengurusi bumi.

Sumber Ucanews

Ribuan umat Katolik hadiri acara tahbisan Uskup Sintang

23/03/2017

Penumpangan tangan oleh Mgr. Ignatius Suharyo kepada Uskup terpilih Mgr. Samuel Oton Sidin, OFMCap Uskup Keuskupan Sintang. (DokpenKWI.org/Rm. Kuntoro Adi, SJ)

Ribuan umat Katolik, para imam, biarawan, biarawati dari berbagai wilayah di Kalimantan, terutama di Kalimantan Barat, mengikuti Misa pentahbisan Uskup Keuskupan Sintang Mgr Samuel Oton Sidin OFM Cap di Sintang pada Rabu (22/3) pagi.

Mgr.Samuel menggantikan Mgr. Agustinus Agus, Pr yang kini menjadi Uskup Agung Pontianak. Kesukupan Sintang mencakup tiga kabupaten yakni Sintang, Melawi dan Kapuas Hulu.

Hadir dalam acara tersebut adalah jajaran Pemerintah Sintang, para uskup, Duta Besar Vatikan untuk Indonesia Mgr Antonio Guido Filipazzi, dan Dirjen Bimas Katolik Eusabius Binsasi.

Sejumlah pejabat di Kalimantan Barat yang ikut hadir antara lain Gubernur Kalbar Cornelis, sejumlah bupati dan para pejabat lainnya.

Menurut laporan Tribunnews.com sebanyak 31 uskup turut hadir dalam acara pentahbisan ini, di antaranya Ketua KWI Mgr Ignatius Suharyo Hardjoatmodjo dan Uskup Keuskupan Agung Pontianak Mgr Agustinus Agus.

Pahlawan lingkungan hidup

Mgr. Samuel Oton Sidin OFMCap sangat mencintai lingkungan hidup. Ia mendirikan Rumah Pelangi di Bukit Tunggal, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalbar, di mana ia melakukan  proses penghijauan selama kurang lebih  delapan tahun dan berhasil ‘menyulap’ lahan bekas kebakaran hutan menjadi sebuah lahan baru yang hijau karena ditumbuhi aneka pepohonan khas Kalimantan yang konon nyaris punah kalau tidak ada upaya konservasi alam.

Atas jasa besarnya melakukan konservasi alam di Bukit Tunggal dan mendirikan Rumah Pelangi inilah, ia diganjar hadiah pelestari lingkungan: Kalpataru. Penghargaan itu diberikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Lahir 12 Desember 1954 di Teriak – Bengkayang  sebagai putera daerah berdarah Dayak di Peranuk, Kabupaten Bengkayang (Kalbar), Mgr.  Samuel bergabung dengan OFM Cap 12 Januari 1977. Ia ditahbiskan menjadi imam 30 Juni 1984 di Peranuk. Setahun setelah tahbisan, beliau ditugaskan belajar teologi di Universitas Antonianum di Roma hingga memperoleh gelar doktor bidang teologi spiritualitas.

Pada 21 Desember 2016, Paus Fransiskus resmi menunjuknya menjadi Uskup Keuskupan Sintang di Provinsi Kalimantan Barat untuk menggantikan Mgr. Agustinus Agus yang ditunjuk Vatikan menjadi Uskup Keuskupan Agung Pontianak menggantikan Mgr. Hieronimus Bumbun.

Baca juga: Kisah perjalanan Mgr. Samuel Oton Sidin, OFMCap

Sumber foto: Tahbisan Mgr Samuel Oton Sidin, OFMCap (DokpenKWI)